Dukungan Kuat untuk MBG, Djoko Prihatin: Jangan Dipersempit Jadi Sekadar Proyek

JATIMPOINT.COM | KOTA MALANG – Ketua DPD Partai Golkar Kota Malang, Djoko Prihatin, menegaskan bahwa program MBG merupakan kebijakan strategis pemerintah yang tidak selayaknya dipersepsikan sebagai sekadar proyek.

Menurutnya, MBG adalah instrumen pembangunan yang memiliki dampak sosial dan ekonomi nyata, khususnya dalam penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekosistem perekonomian daerah.

Di Kota Malang, implementasi MBG menunjukkan capaian signifikan. Hingga saat ini tercatat terdapat 67 SPPG yang telah beroperasi.

Ketua Kadin Kota Malang tersebut menggunakan, jika setiap SPPG rata-rata mempekerjakan 15 sampai 20 orang, maka program ini telah menyerap lebih dari 1.000 tenaga kerja lokal.

Angka tersebut dinilai bukan sekadar statistik, melainkan representasi peluang kerja yang konkret bagi masyarakat.

“MBG adalah program pemerintah yang bertujuan membangun kesejahteraan. Tidak tepat jika dipersempit hanya sebagai proyek,” ujar Djoko usai melaksanakan safari ramadhan dengan Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin. Rabu, (4/3/2026).

Secara nasional, lanjutnya, pemerintah mencatat program MBG telah membuka sekitar 1 juta lapangan kerja.

Capaian ini menunjukkan adanya variasi skala dan kapasitas operasional di tiap daerah, sekaligus menggambarkan potensi pertumbuhan yang masih terbuka.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga menyinggung pentingnya program MBG dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat.

Dalam forum tersebut, Presiden menekankan sinergi pusat dan daerah sebagai kunci keberhasilan program-program strategis nasional.

Pelaksanaan MBG sendiri didukung oleh 28 kementerian dan lembaga sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 serta Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2025.

Dukungan lintas sektor ini menunjukkan bahwa MBG dirancang sebagai kebijakan terpadu, bukan program parsial.

Terkait polemik yang belakangan muncul di Kota Malang, Djoko berpendapat bahwa evaluasi harus difokuskan pada aspek teknis operasional, khususnya dapur atau unit pelaksana, guna memastikan standar kualitas dan tata kelola berjalan optimal.

“Yang perlu menjadi evaluasi adalah pengawasan pelaksanaan operasional di dapur MBG, agar kepastian akan standar kualitas menu yang disajikan benar-benar terjaga,” pesannya.

Kritik, menurutnya, perlu ditempatkan sebagai bagian dari proses perbaikan, bukan justru melemahkan substansi program.

Menurut Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Malang tersebut, dengan capaian dan dukungan regulasi yang kuat, MBG dinilai memiliki fondasi untuk terus berkembang.

“Tantangannya kini terletak pada konsistensi pengawasan dan peningkatan standar pelaksanaan,” tegasnya.

Di tengah kebutuhan akan penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi lokal, MBG dipandang sebagai salah satu instrumen kebijakan yang patut dijaga keberlanjutannya.