Bukan Sekadar Jual Pemandangan, Tumpak Sewu Benahi UMKM dengan Sertifikat Halal dan NIB

Jatimpoint.com | lumajang — Tumpak Sewu tak hanya berbenah dari sisi destinasi. Di balik pesona air terjun yang menjadi magnet wisatawan, pembenahan juga menyasar para pelaku UMKM yang menjadi bagian penting dari denyut ekonomi kawasan wisata.

Pokdarwis Tumpak Sewu bersama Muspika Kecamatan Pronojiwo memfasilitasi sertifikat halal dan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara gratis bagi pelaku UMKM di kawasan wisata Tumpak Sewu, Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang.

Program tersebut menjadi langkah konkret untuk mendorong UMKM lebih tertib secara legalitas sekaligus mempersiapkan kawasan Tumpak Sewu menghadapi pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal pada Oktober 2026.

Sejumlah pelaku UMKM menerima sertifikat halal dalam kegiatan tersebut. Kepala Desa Sidomulyo menyerahkan langsung sertifikat kepada penerima, dengan dihadiri perwakilan Kecamatan Pronojiwo dan Polsek Pronojiwo.

Tak berhenti pada sertifikasi produk, pelaku usaha juga mendapat fasilitasi NIB. Dengan begitu, UMKM di kawasan wisata tidak hanya memiliki produk yang memenuhi ketentuan halal, tetapi juga memiliki identitas dan legalitas usaha yang jelas.

Ketua Pokdarwis Tumpak Sewu, Abdul Karim, mengatakan program tersebut sangat membantu pelaku UMKM.

“Kami merasa senang dengan adanya fasilitasi sertifikat halal dan NIB gratis bagi pelaku UMKM di Tumpak Sewu. Ini sangat membantu karena mereka mendapatkan pendampingan untuk legalitas produk sekaligus legalitas usahanya,” ujarnya.

Menurut Abdul Karim, pembenahan UMKM merupakan bagian dari komitmen Pokdarwis untuk meningkatkan kualitas Tumpak Sewu sebagai destinasi prioritas di Jawa Timur.

Ia menilai pertumbuhan pariwisata tidak cukup hanya dilihat dari jumlah kunjungan. Pelaku usaha di dalam kawasan destinasi juga harus semakin tertib dan profesional.

“Kami tetap berkomitmen menjadikan Tumpak Sewu sebagai destinasi prioritas di Jawa Timur. Pengembangan pariwisata tidak cukup hanya mengejar jumlah kunjungan. Aspek legalitas dan aturan pemerintah juga harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.

Sementara itu, tenaga ahli pariwisata sekaligus fasilitator program, Dwi Juniarto, menyebut antusiasme pelaku UMKM cukup tinggi.

Pendampingan dilakukan agar pelaku usaha memahami bahwa legalitas menjadi bagian penting dalam pengembangan bisnis mereka.

“Kami terus melakukan pendampingan agar pelaku UMKM memahami pentingnya legalitas usaha dan sertifikasi halal. Respons mereka sangat positif,” kata Dwi.

Dwi menambahkan, program tersebut lahir dari kolaborasi sejumlah pihak. Di antaranya BPJPH, IPNU, HCCM dan unsur lainnya.

Menurutnya, kolaborasi tersebut perlu terus diperkuat agar pembenahan UMKM tidak berhenti pada penerbitan sertifikat, tetapi berlanjut pada peningkatan kualitas usaha dan pelayanan wisata.

“Saya tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dari berbagai lembaga. Kolaborasi seperti inilah yang harus terus diperkuat,” ujarnya.

Lebih jauh, Dwi melihat Tumpak Sewu memiliki peluang menjadi salah satu contoh penerapan Muslim-Friendly Tourism di tingkat destinasi.

Konsep tersebut, kata dia, bukan sekadar menyediakan makanan bersertifikat halal. Namun juga membangun ekosistem wisata yang memberikan rasa aman dan nyaman kepada wisatawan, sekaligus kepastian bagi pelaku usaha.

“Tumpak Sewu siap untuk dijadikan contoh destinasi wisata yang ramah Muslim. Ramah Muslim bukan hanya tentang sertifikat halal, tetapi juga bagaimana pelaku usaha memiliki legalitas, mendapatkan pendampingan, memberikan rasa aman kepada wisatawan, serta menciptakan ekosistem pariwisata yang profesional dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Fasilitasi sertifikat halal dan NIB gratis ini menjadi pijakan awal bagi UMKM Tumpak Sewu untuk naik kelas. Pesona alam tetap menjadi daya tarik utama, tetapi legalitas dan kualitas pelayanan kini mulai menjadi kekuatan baru untuk memperkuat daya saing Tumpak Sewu. (Ren)