Percepatan Penurunan Stunting di Jatim Tak Sekadar Kejar Angka, Bakorwil Malang Dorong Aksi Nyata

JATIMPOINT | MALANG – Percepatan penurunan stunting di Jawa Timur tidak cukup hanya berorientasi pada pencapaian angka prevalensi. Dibutuhkan kerja bersama untuk memastikan setiap anak mendapatkan kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal.

Pesan tersebut mengemuka dalam Monitoring Evaluasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) serta Pelaksanaan Aksi Konvergensi Kabupaten/Kota Semester I Tahun 2026 yang digelar di Ruang Rapat Bakorwil Malang, Selasa (1/9/2026).

Kegiatan yang dibuka Kepala Bakorwil Malang, Asep Kusdinar, tersebut mempertemukan unsur Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan sembilan kabupaten/kota di wilayah kerja Bakorwil Malang. Kesembilan daerah itu yakni Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kota Surabaya, dan Kabupaten Sidoarjo.

Forum tersebut tidak hanya membahas capaian angka, tetapi juga mengevaluasi persoalan yang masih dihadapi, pihak yang perlu bergerak, intervensi yang harus diperkuat, serta langkah konkret yang perlu dilakukan pada Semester II 2026.

Asep Kusdinar menegaskan, stunting merupakan persoalan pembangunan manusia yang dampaknya jauh melampaui persoalan pertumbuhan fisik anak.

“Stunting bukan semata-mata persoalan pertumbuhan fisik anak atau masalah gizi, tetapi merupakan persoalan pembangunan sumber daya manusia dalam jangka panjang,” tegas Asep.

Menurutnya, stunting dapat memengaruhi perkembangan otak, kemampuan belajar, daya tahan tubuh hingga produktivitas. Karena itu, upaya pencegahannya harus dilakukan secara konsisten, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Asep juga mendorong perubahan cara pandang dalam penanganan stunting. Intervensi, kata dia, harus diperkuat sejak dari hulu dan tidak menunggu anak mengalami gangguan pertumbuhan.

“Kita harus memperkuat intervensi sejak hulu, jangan tunggu anak menjadi stunting,” ujarnya.

Perhatian tersebut perlu diberikan sejak remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui hingga masa pertumbuhan anak. Di sisi lain, kualitas layanan kesehatan dan kondisi lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak juga perlu terus diperbaiki.

Pendekatan itu sejalan dengan kerangka PPPS 2026 yang menempatkan pencegahan stunting sebagai upaya sepanjang siklus kehidupan. Reviu juga diperkuat melalui 31 indikator kinerja pada enam kelompok sasaran PPPS.

Dengan demikian, keberhasilan program tidak hanya dilihat dari terlaksananya kegiatan. Pemerintah daerah juga dituntut mampu mengidentifikasi kelompok berisiko, menyediakan layanan yang dibutuhkan, memastikan kualitas dan keterjangkauan layanan, serta mengintegrasikan intervensi spesifik dan sensitif.

Aksi Konvergensi Harus Berujung pada Aksi Nyata

Dalam forum tersebut, Asep mengingatkan agar Aksi Konvergensi tidak berhenti pada pemenuhan kewajiban administratif.

“Aksi Konvergensi tidak semata-mata menjadi pemenuhan tahapan administratif, tetapi menjadi instrumen untuk memastikan intervensi benar-benar terencana, terlaksana, dan memberikan hasil,” ungkap dia.

Aksi Konvergensi PPPS ditempatkan sebagai sebuah siklus manajemen kinerja. Siklus tersebut mencakup analisis situasi, identifikasi masalah, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan intervensi, hingga monitoring, evaluasi dan tindak lanjut.

Karena itu, data hasil pelaksanaan program harus dimanfaatkan untuk menemukan kesenjangan layanan, menentukan lokasi dan sasaran prioritas, memperbaiki desain intervensi, serta memastikan penganggaran daerah semakin efektif dan tepat sasaran.

Monitoring dan evaluasi di Bakorwil Malang diikuti unsur Bappeda, Dinas Kesehatan, perangkat daerah yang menangani urusan keluarga berencana, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta unsur pendukung lainnya dari sembilan kabupaten/kota.

Total terdapat 45 peserta dalam forum tersebut. Masing-masing kabupaten/kota memaparkan perkembangan PPPS Semester I Tahun 2026, progres Aksi Konvergensi, permasalahan capaian kinerja layanan, inovasi yang telah dilakukan, serta rencana tindak lanjut.

Forum kemudian menjadi ruang dialog untuk menggali praktik baik, mengidentifikasi persoalan yang membutuhkan dukungan lintas sektor, sekaligus menyusun langkah perbaikan.

Bagi Bakorwil Malang, kegiatan ini juga memperkuat fungsi Bakorwil sebagai simpul koordinasi kewilayahan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Lima Bakorwil di Jawa Timur memiliki posisi strategis dalam memperoleh gambaran perkembangan PPPS di kabupaten/kota, mengidentifikasi persoalan lintas sektor maupun kewilayahan, serta mendorong tindak lanjut yang lebih cepat dan terarah.

Asep berharap hasil monitoring dan evaluasi tidak berhenti sebagai laporan administratif. Hasil forum harus menjadi dasar pengambilan keputusan dan perbaikan kebijakan.

Monitoring dan evaluasi Semester I 2026 juga diharapkan menjadi early warning system bagi pemerintah daerah untuk mengoreksi intervensi yang belum efektif, memperkuat program yang telah menunjukkan hasil, serta memastikan dukungan perencanaan dan penganggaran pada periode berikutnya.

“Mari kita jadikan forum ini sebagai ruang untuk berkolaborasi, saling belajar, memperkuat koordinasi, dan menghasilkan langkah perbaikan yang konkret untuk Semester II Tahun 2026,” ajak Asep.

Ia menegaskan, percepatan penurunan stunting membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. Pemerintah daerah, perangkat daerah, tenaga kesehatan, masyarakat, dunia pendidikan hingga unsur pendukung lainnya harus bergerak dalam arah yang sama.

Sembilan daerah, satu data, satu arah intervensi, dan satu komitmen menjadi semangat untuk memastikan setiap anak tumbuh sehat dan berkualitas.

Melalui semangat kolaborasi, gotong royong, dan solusi, Bakorwil Malang terus mendorong penguatan koordinasi pembangunan kewilayahan agar upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting semakin konvergen, berbasis data, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil.

Sebab, melawan stunting hari ini bukan sekadar menyelamatkan pertumbuhan anak, tetapi juga menyiapkan kualitas generasi Jawa Timur untuk masa depan bangsa.***